KEBOHONGAN ADALAH SAUDARA KANDUNG KORUPSI

Puluhan aktivis berkumpul dilantai 2 hotel Singgasana beberapa hari lalu. Mereka yang kecewa dengan penegakan hokum di Negara ini yang masih dianggap diskriminatif. Tangan setiap aktivis menggenggam kertas putih bertuliskan untaian kalimat berisi fakta penegakan hokum yang memiriskan, mulai fenomena Gayus Tambunan hingga kinerja penegakan hokum yang tak kunjung membaik.
Aktivis anti korupsi Makassar Abraham Samad mengambil pengeras suara. Aktivis yang dikenal vocal menyuarakan perlawanan terhadap Korupsi ini, dipercaya membacakan ikrar kekecewaan terhadap kinerja Polisi, Jaksa dan Hakim.
Kami akan bacakan ikrar anti kebohongan terhadap penegak hokum di Indonesia terkhusus di Makassar, ungkap dia pertama kali bersuara.
Suaranya berapi disambut antusias aktivis anti Korupsi. Bait – bait berisi kritik mengikuti kalimat – kalimat Abraham. Dia menegaskan sudah saatnya Pemerintah melakukan intropeksi terhadap tatanan negeri ini. Dia menuding penegak hukumlah yang memiliki adil besar boroknya negeri ini. Ironis, Pemerintah terlelap dan mengabaikan fakta kebohongan kepada public itu.
Kebohongan adalah saudara kandung korupsi. Karena itu, jika dalam sebuah Pemerintahan terjadi kebohongan dipastikan Korupsi merajalela, dia menyayangkan maraknya Korupsi tidak diiringi kinerja penegakan hokum yang lebih baik.
Buktinya jika ada perkara korupsi yang sampai di Pengadilan, bisaanya aman divonis bebas atau dikenakan hukuman yang sangat ringan, kata dia.
Dia pun menyebutkan rentetan kasus Korupsi yang diakhiri dengan kekecewaan. Mulai vonis bebas Asisten IV Pemprov Sul-Sel sidik salam hingga vonis mantan Bupati Tana Toraja Juhanis Amping Situru yang hanya satu tahun.
Abrahan pun mengajar aktivis anti korupsi tetap menyuarakan anti kebohongan yang selama ini dipertontonkan aparat. Menurutnya jika tak ada lagi yang peduli, Korupsi aman semakin terpelihara.
Koordinasi peran institute Asram Jaya yang menjadi pionir deklarasi anti kebohongan, mengatakan, system yang digunakan sangat rawan Korupsi, apalagi mental aparatur Pemerintahan yang buruk semakin menjadikan Korupsi menjamur.
Ada memang konspirasi antara eksekutif dan legislative dalam melakukan Korupsi APBD, APBD kan menjadi sasaran Korupsi, katanya.
Lembaga Yudikatif yang seharusnya menjadi penyeimbang atau penetrai malah terkontaminasi Korupsi. Dia geleng Kepala saat ditanya masih bisakah harapan disandangankan dipundak Polisi dan Jaksa.
Dia duduk berjalan keluar ruangan. Hanya PKK yang bisa kami harapkan, ucapnya. (ASM)